Anies Baswedan, Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, membahas dua agenda reformasi yang belum selesai bahkan sesudah 25 tahun. Anies berkata pemberantasan korupsi kolusi, dan nepotisme serta isu otonomi daerah masih menjadi tugas yang perlu diperhatikan oleh pemimpin negara selanjutnya.
Pendapatnya para penegak hukum kini dikendalikan secara politis oleh para pemegang kekuasaan. “Terdapat badan penegak hukum, tetapi juga diawasi oleh politik. Ini yang harus dijaga,” kata Anies.
Cucu Pahlawan Nasional AR Baswedan itu melihat banyak orang berintegritas dan tertib. Namun, harus ada kemauan dari pemegang kekuasaan tertinggi untuk memberantas korupsi.“Bahwa pemberantasan korupsi tanpa kompromi berdampak pada semua orang, siapa pun yang melanggar, siapa pun yang melakukan korupsi, lakukan tindakan tegas,” katanya.
Berkaitan dengan otonomi daerah, mantan Gubernur Jakarta tersebut mengatakan salah satu tuntutan reformasi ialah bagaimana daerah mempunyai kewenangan untuk melayani masyarakat. Anies melihat permasalahan yang terjadi di daerah seringkali diambil alih oleh pemerintah pusat.”
Mengambil alih ke pemerintah pusat tidak ada jaminan akan lebih baik, karena orientasinya bukan kewenangan berada di pusat atau di daerah tetapi kewenangan itu dapat dijalankan untuk kepentingan rakyat,” jelas mantan Rektor Paramadina tersebut.
“Jangan memusatkan seluruh wewenang sebab layanan di daerah tidak berjalan lancar, ini bukan solusi dari kendala itu. Solusinya sentralisasi, pelayanan tetap berjalan dengan baik,” lanjut Anies.
Ia juga menginginkan aturan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu kemudian memperkuat mekanisme pengawasan, diharapkan penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah.
Anies Baswedan juga menolak dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI merupakan konsep yang menyatakan bahwa ABRI tidak hanya bertugas menjaga keamanan nasional, namun juga ikut terlibat dalam politik. Anies Baswedan juga membahas bahwa ABRI perlu kembali pada perannya yang sebenarnya, ialah menjaga keamanan serta mempertahankan negara.
Intinya Anies Baswedan mengingatkan utk kembali pada amanat reformasi seperti pembatasan kekuasaan, otonomi daerah, menolak dwifungsi ABRI, berantas korupsi, kolusi dan nepotisme.